Breaking News:

OPINI: Kewenangan Pemerintah Daerah Mengatur Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dalam Era Otonomi

Penulis adalah Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Editor: Fadli Aksar
Handover
Evi Risnawati, SH MH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara 

Oleh: Evi Risnawati, SH MH.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Dalam perkembangan pelaksanaan otonomi daerah sekalipun dianut prinsip otonomi luas, keberadaan Perda yang strategis belum dapat diaktualisasikan sebagaimana mestinya.

Adanya kewengan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dengan APBD mengakibatkan pemerintah daerah memiliki peran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan angaran dari APBD.

Dalam melaksanakan wewenang ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas desentralisasi, yaitu adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah nya.

Melalui otonomi daerah ini diharapkan setiap daerah yang menjalankan otonomi daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan.

Begitu juga pemerintah pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya juga mampu menetapkan APBD secara ekonomi wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja untuk dipertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat.

Pasal 15 UU Pemda mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota, yaitu pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang dan urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran undang-undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam ayat (1), ayat (4)

Menyatakan bahwa kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Mengingat bahwa urusan penyelenggaraan bantuan hukum tidak diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka penyelenggaraanya dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan urusan konkuren pemerintah daerah sebagai hak inisiatif pemerintah daerah berdasarkan Pasal 15 UU Pemda.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved