Breaking News:

Pernikahan Dini

Pernikahan Siswa di Buton Selatan, Sosiolog: Pergeseran Nilai, Generasi Merugi

Pernikahan di usia belia ini sempat heboh dibincangkan. Setelah KUA Kecamatan Batauga merilis jadwal penikahan keduanya pada Selasa 2 Maret 2021.

Editor: Risno Mawandili
Tribunnews.com
Ilustrasi pernikahan dini 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI – Sabtu (6/3/2021) pagi menjadi hari bersejarah bagi MG (14) dan FN (16). Kedua siswa di Kabupaten Buton Selatan Sulawesi Tenggara itu resmi menjadi suami istri.

Pasangan bocah itu dinikahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batauga. Disaksikan orangtua serta sanak saudara.

Pernikahan di usia belia ini sempat heboh dibincangkan. Setelah KUA Kecamatan Batauga merilis jadwal penikahan keduanya pada Selasa 2 Maret 2021.

FAKTA Video Viral ABG Digoyang 5 Pria di Buton Selatan Diungkap Sang Ibu dan Keluarga Saya Malu

Baca juga: Kisah Rasminah, Wanita Asal Indramayu yang Jadi Korban Pernikahan Dini: Tiga Kali Dipaksa Menikah

Tentu hal itu menjadi polemik.

Pasalnya, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan melarang pernikahan di usia muda. Namun di sisi lain, KUA Kecamatan Batauga memberi dispensasi kepada MG dan FN.

“Ini menghindarkan mereka dari akibat pergaulan, sehingga kami mengizinkan mereka menikah walaupun tidak cukup umur,” ujar Kepala KUA Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Samsul, kepada Tribunnewssultra.com lewat panggilan telepon.

Kata Samsul, KUA Bataung mengizinkan pernikahan siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) itu setelah Pengadilan Negeri Pasarwajo memberi dispensasi, juga direstui kedua orangtua mempelai.

Heboh pernikahan dini di Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara (Sultra), bocah laki-laki 13 tahun bakal nikahi remaja perempuan 16 tahun.
Heboh pernikahan dini di Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara (Sultra), bocah laki-laki 13 tahun bakal nikahi remaja perempuan 16 tahun. (Kolase foto handover)

Meski telah resmi menikah, ada konsekuensi diterima MG dan FN. Keduanya boca ini harus putus sekolah.

Samsul juga mengatakan, setelah menikah, orangtua masih harus membimbing.

Ini sejalan dengan yang  diutarakan ibu mempelai wanita, Melina, akan membiming anaknya hingga bisa memanajemen keluarga secara mandiri.

“Antara lega dan khawatir ke depannya bagaimana, karena ini (pernikahan) usia dini. Untuk sekolahnya, Insya Allah pasti ada jalan dan (memberikan) yang terbaik untuk (kedua) anak ini,” ucap Meliana dikutip dari Kompas.com.

Pergeseran Nilai

Seusai viral pernikahan dua remaja siwa SMP dan SMA di Buton Selatan, Komnas Perempuan merilis jumlah pernikahan usia dini yang melonjak saat pandemi.

Sebanyak 64 orang anak perempuan di Indonesia di bawah umur “dinikahkan” pada masa pandemi tahun 2020. Diantaranya terjadi di Kecamatan Batauga Buton Selatan.

Menurut data Komnas Perempuan yang dihimpun dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, selama lima tahun dispensasi pernikahan melonjak tajam, terutama dua tahun terakhir.

Pada 2016 sebanyak 6.488 dispensasi, tahun 2017 sebanyak 11.819, tahun 2018 sebanyak 12.504, tahun 2019 sebanyak 23.126, dan pada tahun 2020 sebanyak 64.211 dispensasi pernikahan dikabulkan.

Dr Bahtiar MSi
Dr Bahtiar MSi (Handover)

Ahli Sosiologi Universitas Halu Oleo, Dr Bahtiar, melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang meresahkan.

Ia mengatakan, pernikahan dini banyak terjadi di wilayah pedesaan dan pinggiran perkotaan.

Penyebabnya sangat kompleks dan di latar belakangi oleh faktor pendidikan dan kelas sosial.

Bahtiar menilai ada pergeseran nilai pada masyarakat yang berdampak pada krisis moral.

Terutama dunia pendidikan saat ini, hanya berfokus pada sains namun lupa mengajarkan nilai moral.

“Guru-guru kita saat ini sudah tidak lagi mengajarkan nilai moral. Bahkan kurikulum tentang pengetahuan agama dipangkas,” terangnya.

Menurutnya, krisis nilai ini diperparah prinsip individualitas yang  sampai mengubah tatanan masyarakat pedesaan.

Contohnya, adanya tokoh masyarakat yang acuh-takacuh ketika melihat anak tetangga melakukan hal buruk.

Kata dia, orang saat ini hanya mau urus dirinya, keluarganya, dan cari uang. Kepekaan sosialnya mulai terkikis.

“Saya melihat sifat individualime mempengaruhi tatanan masyarakat, bahkan sudah masuk dipedesaan. Kalau dulu individualis itu hanya mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan,” jelas Bahtiar.

“Malas pusingkan orang. Sesuka hatimu. Adakan bahasa-bahasa begitu sekarang. Kan menjadi tidak bagus dalam kehidupan sosial kita,” tuturnya.

Lanjut Bahtiar, krisis nilai ini harus menjadi perhatian pemerintah.

“Jangan cuma fokus membangun isfratruktur, berhasil, tapi kehidupan sosial kita berantakan. Nilai-nilai (moral) kita menjadi rusak. Inikan tidak demikian harusnya,” tegas dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo ini.

Efek Berantai

Menurut Bahtiar, fenomena pernikahan dini di Indonesia merupakan hal yang berulang. Sekan memiliki efek berantai.

Nyaris pada tiap generasi fenomena ini selalu ada. Studi kasusnya acap kali terjadi di tatanan masyarakat menengah ke bawah.

“Saya tidak mau mendahului fakta, tetapi kemungkinan anak yang dilahirkan dari pernikahan dini itu suatu ketika akan nikah dini juga. Bisa terjadi karena pendidikan dari orang tua yang tidak baik,” jelasnya.

Secara regulasi, dia memandang sudah tegas. Hanya saja penerapannya belum maksimal.

Di sisi lain, pernikahan dini berulang karena pesan Negara, pernikahan dini “keliru” tak memberi pengaruh pada perpektif masyarakat.

“Buktinya sampai sekarang masih ada yang menganggap hal itu wajar dan sah,” tegas dia.

Kata dia, umumnya pesan yang tak sampai dipengaruhi oleh dua hal. Pesan tidak masif atau tidak menarik.

“Saya kira banyak hal. Bisa juga para aktor yang menyampaikan pesan dalam tanda kutip tidak kompoten, mungkin juga karena tidak serius menyampaikan pesan itu,” tambahnya.

Generasi Merugi

Pada tahun 2030-2040 Indonesia mendapat bonus demografi. Penduduk produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibanding usia tak produktif (di bawah usia 15 dan di atas usia 64 tahun).

Merujuk siaran pers Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada 27 Mei 2017, sebanyak 297 juta jiwa di Indonesia berada pada usia produftif pada 2030-2040.

Terkait hal ini, Bahtiar enggan mendahului fakta.

Tetapi dia mengatakan, bukan tak mungkin menyia-nyiakan bonus demografi jika generasi krisis moral.

“Kita tidak berharap menjadi genarasi gagal begitu ya, tapi kalau model-model pembinaan kepada generasi kita tidak diperbaiki, disempurnakan, itu akan berdapak di situ,” urainya.

Menurutnya, perintah seharusnya memberi materi yang berimbang kepada siswa.

Porsi antara sains harusnya setara dengan pengetahuan moral.

Dia memandang, tidak proposionalnya ilmu sains dan pendidikan moral bikin perspektif generasi tak berimbang.

“Tapikan soal pendidikan ini kita juga masih mencari formula yang jelas,” kelakarnya.

Selain itu, pemeritah bisa mendorong guru berperan ganda. Selain pengajar di sekolah, juga harus menjadi tokoh dilingkungan sekitar.

“Hayakan bagaimana, nasib guru-guru honorer saja masih belum jelas,” timpalnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved