Breaking News:

OPINI

OPINI: Korupsi dan Citra Pejabat Publik

Oleh: Dr. Winner A. Siregar SH MH. Akademisi Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kendari.

Editor: Laode Ari
Istimewa
Dr. Winner A. Siregar, Akademisi Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra). 

Oleh: Dr. Winner A. Siregar SH MH. Akademisi Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kendari.

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI- Minggu-minggu ini publik sebagian terhenyak dengan operasi tangkap tangan pejabat publik sekelas gubernur, ‘keramaian’ di daerah dimana sang gubernur berkuasa meningkat luar biasa. Tidak percaya dan seterusnya.

Figur publik yang dianggap bersih, pintar dan dipercaya yang sedang dianggap serius bekerja. Publik terbelah, apalagi dramanya belum jelas benar dihari pertama dan kedua. Jumat keramat ala KPK kembali terjadi.

Banyak spekulasi yang berkembang, misalnya ini saling mengerjai antar grup. Publik paham bahwa tidak semua yang tampak dilayar tivi demikianlah adanya. Pengalaman seorang mantan walikota, masih kerap menjadi rujukan. Tetapi tuduhan korupsi tetaplah korupsi sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

Hal-hal menyangkut ini juga dapat dilacak bibitnya sebenarnya, ketika ada dinas tertentu yang dituduh dengan rapor indikasi korupsi yang membahayakan. Itu seumpama alarm waspada.

Klik Politik

Kepemimpinan politik di negeri dan daerah pada umumnya berasal dari kelompok kepemimpinan politik, entah jaringan nasional maupun daerah. Tidak banyak pemimpin melalui jalur independen lahir, malah beberapa daerah (Pilkada 2020) tahun kemarin adalah hasil dari memboyong semua partai alias melawan kolom kosong.

Tiket mendapat kandidasi politik itu tidak murah, alias mahal. Dengan berbagai istilah yang berubah, dari surat tugas, rekomendasi, surat keputusan, semua punya tarif masing-masing.  Seorang kawan bercerita betapa lebih banyak biaya mengadakan tiket pertunjukan dari pada pertunjukan itu sendiri, dengan kata lain biaya untuk mendapat tiket partai lebih mahal ketimbang biaya operasional menjalakan kampanye.

Disitulah asal muasalnya biaya mahal itu, yang sialnya dianggap berbanding dengan apa yang bisa didapatkan kelak, alias balik modal. Dalam perkembangan, biaya perawatan (maintenance) jaringan diperlukan terus menerus. Seumapama, kita tetap memerlukan setiap bulan membeli paket data internet agar tetap terkoneksi dengan jaringan yang tersedia. Membeli dan mengusahan akan jaringan tetap terpelihara.

Memelihara jaringan politik itu bukan berbiaya murah, ia berbentuk beragam, dari urusan entertaining –makan- minum-ngopi dan wine, menempatkan kawan-kawan yang dianggap berkontribusi terhadap kemenangan, memastikan akses keuangan tetap terjaga, mengontrol sesedikit mungkin koneksi ke pemimpin grup dan juga membayar aneka tagihan wajib dari berbagai lini

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved