Sultra Belum Masuk Kriteria Pengurusan Sertifikat Tanah Elektronik, Ini yang Dilakukan BPN Kendari

Kementrian pertanahan telah mengeluarkan aturan terbaru terkait pergantian fisik sertifikat tanah dari analog menjadi elektronik.

Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Laode Ari
Muhammad Ridwan Kadir/ TribunnewsSultra.com
Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kendari, Herman Saeri, saat diwawancarai diruang kerjanya terkait perubahan sertifikat tanah dari konfensional atau analog menjadi elektronik, Selasa (2/3/2021). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI- Kementrian pertanahan telah mengeluarkan aturan terbaru terkait pergantian fisik sertifikat tanah dari analog menjadi elektronik.

Namun, kebijakan itu belum bisa diberlakukan bagi masyarakat pemilik sertifikat tanah di Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya Kota Kendari.

Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Kendari, Herman Saeri, mengatakan, terkait pergantian sertifikat tanah, saat ini belum mewajibkan masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut.

"Ada proses dalam pengurusan sertipikat tanah elektronik, ini masih dalam proyek." Katanya saat ditemui dikantornya, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Pajak Nunggak dan Tak Taat KPK, Puluhan Tempat Usaha di Kendari Bakal Ditutup

Baca juga: DPRD Kendari Soroti Parkir Liar di Kawasan Tugu Religi Sultra, Rajab Jinik: Merusak Wajah Kota

Walaupun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah menetapkan aturan itu melalui Peraturan Menteri (Permen) nomor 1 tahun 2021. 

Herman menjelaskan, untuk proses perubahan sertifikat dari analog menjadi elektronik, perlu ada beberapa tahapan atau persyaratan.

Diantaranya  yakni sertipikat harus sudah masuk dalam database di ATR/BPR.

Kemudian, pemetaan tanah sudah harus lengkap.

Untuk sekarang ini, kata Herman, pihak ATR/BPR terus memperbaiki databasenya.

“Database tersebut, bertujuan agar masyarakat Sultra kedepan bisa mengurus sertifikat tanah elektronik,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPR belum dapat memastikan provinsi mana yang memenuhi kriteria untuk pengurusan sertifikat elektronik.

“Belum diketahui secara pasti bagaimana mekanisme kerja dari sistem elektronik tersebut.,” ujarnya.

Menurut herman, apa yang menjadi keresahan masyarakat terkait penyalagunaan data sertifikat.

Pihak Kementerian ATR/BPR akan melakukan keamanan berlapis terhadap data system sertifikat tanah yang dirubah dalam bentuk elektronik.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved