Sindir Menyindir Calon Bupati Muna Rusman Emba vs Rajiun Tumada di Debat Kandidat Pilkada 2020

"Jadi sebetulnya ini tidak ada pertanyaan, tadi sebetulnya tdak ada pertanyaan sama sekali. Tapi saya gambarkan sedikit. Pertama, semua yang kami lakukan itu mengacu RPJMD di Kabupaten Muna. Khusus mengenai pantai, saya ingin menggambarkan seperti Motewe," jelasnya.

Menurutnya, Motewe merupakan loncatan cara berpikir dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang-ruang rapat dan pertemuan di Kabupaten Muna yang hingga kini hanya memiliki satu ruang respresentatif yakni Gedung Galampa Kantolalo. Itupun hanya berkapasitas 600 orang.

"Sementara yang kita bangun di Motewe itu suatu tempat yang respresentatif yang bisa memuat 3.000 orang. Kita memiliki desain besar dalam pembangunan Kabupaten Muna karena salah satu konsep kami.

Jadi semua kegiatan-kegiatan dalam tingkatan provinsi maupun tingkatan regional itu kita pusatkan di situ dan kita punya view yang sangat indah," katanya.

Dia memastikan pembangunan tersebut tidak pernah mengganggu lingkungan.

"Kita bicara pada persoalan regulasi kita sudah melakukan hal-hal yang sifatnya sesuai regulasi. Misalnya UKP UPL yang sudah kita lakukan. Kemudian master plannya sudah kita lakukan, visibilitas study juga sudah kita lakukan," jelasnya.

Meski diakuinya ada regulasi yang berubah pada akhir 2019. Tapi dia meyakini itu hanya bersifat administratif.

"Kami meyakini khususnya di pantai itu sangat penting karena keindahan khususnya kota Raha dalam rangka penataan keindahan di pantai itu adalah sesuatu yang sangat urgen karena Kota Raha itu memang dikelilingi oleh pantai.

Sehingga kalau tidak ditata sedemikian rupa maka yakin dan percaya Kota Raha, Muna khususnya akan kehilangan keindahannya. Justru keindahan Kabupaten Muna karena berada di pinggir pantai," ujarnya.

Pada kesempatan menanggapi jawaban itu, Rajiun Tamada kembali menyerang Rusman Emba.

"Anggaran itu cukup besar hingga Rp40 miliar dan itu sampai sekarang tidak bermanfaat. Tidak kemudian memberikan kepastian kepada rakyat," jelasnya.

Dia kembali mengingatkan bahwa pembangunan harus mengacu pada penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah dan implementasinya harus berpedoman pada situasi wilayah.

"Yang kita tahu bersama bahwa Motewe itu adalah daerah zonasi pesisir, wilayah pulau-pulau, dan kemudian pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan itu harus ada RTRW, itu yang pertama," katanya.

Selain itu, pembangunan Kota Baru Motewe tidak berdampak positif kepada masyarakat. "Kenapa? Masih banyak kebutuhan dan persoalan yang harus diselesaikan," jelasnya.

Apa lagi, kata Rajiun, dalam visi misi 2015-2020 sama sekali tidak tercantum proses penataan ruang terpadu dan kawasan lingkungan di wilayah pesisir.